Apa Saja Hak Pekerja yang Wajib Dipenuhi Perusahaan Sesuai Peraturan Ketenagakerjaan?


07 Nov 2026/gusti ayu tita p/Informasi/53 View

Hak pekerja merupakan aspek penting dalam hubungan kerja yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban untuk memberikan pekerjaan dan menetapkan target kepada karyawan, tetapi juga harus memenuhi hak-hak tenaga kerja sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Pemenuhan hak tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, memberikan perlindungan kepada pekerja, serta menjaga kesejahteraan karyawan.

Sayangnya, masih terdapat pekerja yang belum memahami secara menyeluruh hak-hak yang seharusnya mereka terima. Beberapa di antaranya berkaitan dengan upah, waktu kerja, cuti, jaminan sosial, keselamatan kerja, hingga kompensasi ketika hubungan kerja berakhir. Kurangnya pemahaman mengenai hak pekerja dapat menyebabkan seseorang tidak menyadari ketika perusahaan mengabaikan kewajibannya.

Oleh karena itu, penting bagi setiap karyawan untuk mengetahui apa saja hak pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan. Dengan memahami ketentuan tersebut, pekerja dapat mengetahui perlindungan hukum yang tersedia dan perusahaan dapat membangun lingkungan kerja yang lebih profesional, aman, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

HAK MENDAPATKAN UPAH DAN PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

Hak mendapatkan upah merupakan salah satu hak paling mendasar yang wajib dipenuhi perusahaan kepada pekerja. Upah diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun ketentuan perundang-undangan. Perusahaan wajib membayarkan upah sesuai kesepakatan dan ketentuan pengupahan yang berlaku, termasuk memperhatikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan mengenai pengupahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.

Selain upah pokok, pekerja juga berhak memperoleh pembayaran atas pekerjaan tambahan yang dilakukan di luar waktu kerja normal sesuai ketentuan lembur. Perusahaan tidak boleh meminta karyawan bekerja melebihi batas waktu kerja tanpa memperhatikan persyaratan dan kewajiban pembayaran upah lembur. Pada prinsipnya, pelaksanaan lembur memerlukan persetujuan pekerja dan perintah pengusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran upah lembur dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan ditentukan secara sepihak oleh perusahaan.

Pekerja juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai komponen penghasilan, seperti upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan potongan yang berlaku. Perusahaan perlu memberikan bukti pembayaran upah agar karyawan dapat mengetahui jumlah penghasilan yang diterima. Apabila perusahaan terlambat membayar atau tidak memenuhi kewajiban pengupahan, pekerja berhak mempertanyakan dan menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai aturan ketenagakerjaan. Dengan demikian, pemenuhan hak atas upah tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang yang diterima, tetapi juga transparansi dan kepastian pembayaran.

HAK MENDAPATKAN JAM KERJA, ISTIRAHAT, DAN CUTI

Setiap pekerja memiliki hak atas pengaturan waktu kerja yang wajar agar dapat menjalankan pekerjaan tanpa mengabaikan kesehatan dan kebutuhan pribadi. Secara umum, ketentuan waktu kerja normal di Indonesia adalah tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja, atau delapan jam sehari dan 40 jam seminggu untuk lima hari kerja. Ketentuan tersebut dapat memiliki pengaturan khusus untuk sektor atau jenis pekerjaan tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Perusahaan wajib mencantumkan pengaturan jam kerja dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Selain batas waktu kerja, perusahaan wajib memberikan waktu istirahat kepada karyawan. Pekerja yang telah bekerja selama empat jam terus-menerus berhak mendapatkan istirahat sekurang-kurangnya setengah jam, dan waktu tersebut tidak dihitung sebagai jam kerja. Pekerja juga berhak memperoleh istirahat mingguan, yaitu satu hari untuk pola enam hari kerja atau dua hari untuk pola lima hari kerja. Ketentuan ini bertujuan menjaga kondisi fisik dan mental karyawan agar tetap mampu bekerja secara produktif.

Hak cuti tahunan juga menjadi bagian penting dari perlindungan pekerja. Karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus berhak memperoleh cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Pelaksanaan cuti tersebut diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selain cuti tahunan, terdapat pula hak istirahat khusus, seperti istirahat karena sakit, melahirkan, keguguran, dan keperluan keluarga tertentu sesuai persyaratan hukum. Perusahaan harus menghormati hak istirahat tersebut dan tidak boleh menganggap penggunaan hak cuti yang sah sebagai pelanggaran kedisiplinan.

HAK MENDAPATKAN THR, JAMINAN SOSIAL, DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN

Tunjangan Hari Raya atau THR merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan sesuai ketentuan. THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus dan mempunyai hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun PKWTT. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan tetapi kurang dari 12 bulan menerima THR secara proporsional berdasarkan masa kerja. Pembayaran THR wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2026.

Perusahaan juga wajib memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja melalui program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan kepesertaan. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan terhadap risiko biaya pelayanan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan sejumlah program perlindungan bagi tenaga kerja. Program tersebut meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai persyaratan masing-masing program. Kepesertaan ini penting karena pekerja dapat menghadapi risiko sakit, kecelakaan ketika bekerja, kehilangan pekerjaan, maupun kebutuhan finansial setelah memasuki masa pensiun.

Selain jaminan sosial, pekerja berhak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Perusahaan wajib mengupayakan lingkungan kerja yang aman, menyediakan perlengkapan pelindung sesuai risiko pekerjaan, serta melakukan pencegahan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pada pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, penerapan prosedur keselamatan menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi pekerja dari bahaya. Perusahaan juga perlu memberikan informasi dan pelatihan mengenai penggunaan peralatan kerja yang aman. Pemenuhan hak K3 bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh tenaga kerja.

HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN ADIL DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dalam hubungan kerja. Perusahaan tidak boleh membedakan perlakuan terhadap karyawan secara tidak sah berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, maupun latar belakang pribadi lainnya. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, pelatihan, pengembangan karier, dan promosi harus diberikan berdasarkan pertimbangan yang relevan dengan kemampuan serta persyaratan pekerjaan. Prinsip kesetaraan ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan menghargai setiap individu.

Pekerja perempuan juga memiliki sejumlah perlindungan khusus yang wajib dihormati perusahaan. Salah satunya adalah hak istirahat melahirkan selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan berdasarkan perhitungan dokter kandungan atau bidan. Dalam kondisi khusus yang memenuhi ketentuan, pekerja perempuan dapat memperoleh tambahan waktu istirahat melahirkan. Pekerja yang mengalami keguguran juga berhak memperoleh istirahat sesuai keterangan dokter atau bidan. Selain itu, perusahaan wajib memberikan kesempatan yang patut kepada pekerja perempuan untuk menyusui atau memerah ASI selama waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak atas perlindungan hukum juga mencakup kebebasan pekerja untuk menyampaikan pendapat, mengajukan keluhan, dan memperjuangkan haknya melalui mekanisme yang sah. Apabila terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, atau mekanisme lain sesuai jenis perselisihan dan ketentuan hukum. Pekerja juga memiliki hak untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perlindungan tersebut, karyawan memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingannya tanpa harus menghadapi perlakuan sewenang-wenang.

HAK MENDAPATKAN KOMPENSASI DAN PESANGON KETIKA HUBUNGAN KERJA BERAKHIR

Hak pekerja tidak langsung berakhir ketika hubungan kerja dengan perusahaan dihentikan. Dalam kondisi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja tetap memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dan kompensasi sesuai alasan PHK, masa kerja, jenis hubungan kerja, serta ketentuan perundang-undangan. Untuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, hak akibat PHK dapat mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai persyaratan yang berlaku. Besaran dan perhitungannya mengikuti ketentuan hukum serta alasan terjadinya PHK.

Sementara itu, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT memiliki hak atas uang kompensasi apabila telah memenuhi ketentuan masa kerja yang dipersyaratkan. Kompensasi tersebut diberikan berdasarkan masa kerja dan ketentuan peraturan yang mengatur PKWT. Perusahaan tidak boleh mengabaikan hak kompensasi hanya karena pekerja berstatus kontrak. Ketentuan mengenai PKWT, alih daya, waktu kerja, istirahat, dan PHK antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Selain kompensasi PHK, pekerja juga berhak mendapatkan penyelesaian pembayaran atas upah yang belum diterima dan hak lain yang masih menjadi kewajiban perusahaan. Apabila pekerja merasa keputusan PHK tidak sesuai prosedur atau hak finansialnya belum dipenuhi, pekerja dapat meminta penjelasan dan menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa proses berakhirnya hubungan kerja dilakukan secara transparan, memiliki dasar yang jelas, dan memenuhi seluruh kewajiban hukum. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun perusahaan.

KESIMPULAN

Hak pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari upah, pembayaran lembur, waktu kerja, istirahat, cuti, THR, jaminan sosial, keselamatan kerja, hingga kompensasi ketika hubungan kerja berakhir. Seluruh hak tersebut memiliki dasar hukum dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia yang wajib diperhatikan oleh perusahaan sesuai jenis hubungan kerja dan kondisi masing-masing pekerja.

Memahami hak dan kewajiban dalam hubungan kerja sangat penting bagi karyawan maupun pengusaha. Pekerja dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memastikan dirinya memperoleh perlindungan yang semestinya, sedangkan perusahaan dapat menjadikannya pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab. Dengan memenuhi hak tenaga kerja, perusahaan turut menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, produktif, dan profesional.

Pada akhirnya, hubungan kerja yang sehat tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target perusahaan, tetapi juga oleh komitmen dalam menghormati hak setiap pekerja. Kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

Info