Apa Syarat Mendapatkan Sertifikat Halal untuk Produk Makanan?


24 Okt 2026/gusti ayu tita p/Informasi/19 View

Sertifikat halal menjadi salah satu aspek penting bagi pelaku usaha makanan di Indonesia untuk memberikan kepastian kepada konsumen mengenai kehalalan produk yang dipasarkan. Sertifikat ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas peluang pemasaran, dan mendukung kepatuhan usaha terhadap ketentuan jaminan produk halal yang berlaku.

Bagi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), proses mendapatkan sertifikat halal perlu diawali dengan memahami persyaratan administrasi, bahan baku, serta proses produksi. Pemerintah juga menyediakan skema sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan mempersiapkan persyaratan secara tepat, pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal dengan lebih mudah dan terencana.

MENGENAL SERTIFIKAT HALAL UNTUK PRODUK MAKANAN

Sertifikat halal adalah pengakuan resmi mengenai kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan mekanisme penetapan kehalalan yang berlaku. Untuk produk makanan, penilaian tidak hanya memperhatikan bahan yang digunakan, tetapi juga proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan aspek lain yang berkaitan dengan kehalalan produk.

Sertifikat halal penting bagi produsen makanan rumahan, pemilik restoran, usaha katering, toko kue, dan pelaku UMKM lainnya. Namun, tidak semua usaha dapat menggunakan jalur pengajuan yang sama. Produk dengan bahan dan proses sederhana mungkin memenuhi kriteria skema pernyataan pelaku usaha atau self declare, sedangkan produk dengan proses lebih kompleks dapat memerlukan sertifikasi melalui jalur reguler. Oleh karena itu, memahami jenis produk dan skema yang sesuai merupakan langkah awal sebelum mengajukan sertifikat halal.

SYARAT UTAMA MENDAPATKAN SERTIFIKAT HALAL

Pelaku usaha perlu memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan jenis usaha dan skema sertifikasi yang dipilih. Untuk UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi melalui skema self declare, salah satu syarat utamanya adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan skala usaha mikro atau kecil. Selain itu, produk harus menggunakan bahan yang dapat dipastikan kehalalannya dan melalui proses produksi yang sederhana serta memenuhi ketentuan halal.

Persyaratan lainnya mencakup pemisahan fasilitas dan peralatan produksi halal dari proses produksi nonhalal, kesediaan menjalani verifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta pemenuhan kriteria produk yang ditetapkan BPJPH. Berdasarkan ketentuan teknis program sertifikasi halal gratis tahun 2026, terdapat pula persyaratan mengenai omzet tahunan, jumlah fasilitas produksi, jenis produk, dan dokumen pengajuan. Tidak semua produk makanan otomatis memenuhi kriteria self declare, sehingga pelaku usaha perlu memastikan kelayakan produknya sebelum mendaftar.

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK SERTIFIKASI HALAL

Dokumen pengajuan sertifikat halal perlu disiapkan sesuai ketentuan skema yang dipilih. Untuk UMK yang mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare, dokumen yang diperlukan berdasarkan petunjuk teknis BPJPH mencakup beberapa hal berikut.

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal usaha.
  2. Surat permohonan sertifikasi halal.
  3. Surat pernyataan untuk pengajuan melalui skema self declare.
  4. Akad atau ikrar yang menyatakan kehalalan produk dan bahan yang digunakan.
  5. Dokumen penyelia halal sesuai ketentuan.
  6. Daftar seluruh bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong.
  7. Penjelasan proses pengolahan produk makanan.
  8. Nama dan foto produk yang diajukan.
  9. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Kelengkapan dokumen tersebut membantu pendamping melakukan pemeriksaan terhadap bahan dan proses produksi. Pelaku usaha sebaiknya memastikan bahwa nama produk, daftar bahan, serta informasi proses pengolahan ditulis secara konsisten. Apabila ada bahan yang belum jelas status kehalalannya, pemilik usaha perlu mencari informasi atau bukti pendukung sebelum pengajuan dilanjutkan. Persyaratan dokumen dapat berbeda untuk jalur reguler, sehingga daftar akhir perlu disesuaikan dengan arahan BPJPH dan lembaga pemeriksa yang menangani permohonan.

KETENTUAN BAHAN BAKU DAN PROSES PRODUKSI MAKANAN

Bahan baku merupakan salah satu aspek utama dalam penilaian sertifikasi halal produk makanan. Pelaku usaha perlu memastikan bahwa bahan seperti tepung, minyak, gula, bumbu, perisa, pewarna, dan bahan tambahan lainnya memenuhi ketentuan halal. Jika menggunakan bahan olahan dari pemasok, bukti sertifikat halal atau dokumen pendukung yang sesuai perlu diperiksa berdasarkan karakteristik bahan tersebut. Perhatian khusus juga diperlukan terhadap bahan yang berasal dari hewan atau menggunakan bahan tambahan yang statusnya belum jelas.

Selain bahan baku, proses produksi harus dijaga agar tidak terjadi kontaminasi dengan bahan atau produk nonhalal. Peralatan memasak, wadah penyimpanan, meja pengolahan, dan tempat pengemasan perlu dikelola sesuai ketentuan proses produk halal. Untuk usaha yang mengikuti skema self declare, kriteria pemisahan fasilitas dan peralatan dari proses produk nonhalal harus diperhatikan. Pencatatan pemasok, pembelian bahan, dan tahapan produksi juga membantu pelaku usaha menunjukkan bahwa kehalalan produk dijaga secara konsisten.

CARA MENGAJUKAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK MAKANAN

Pengajuan sertifikat halal dilakukan melalui sistem layanan resmi SIHALAL milik BPJPH. Sebelum mendaftar, pelaku usaha perlu memastikan bahwa legalitas usaha sudah tersedia, informasi produk lengkap, dan skema sertifikasi telah disesuaikan dengan kriteria yang berlaku. UMK yang memenuhi persyaratan self declare dapat mencari pendamping PPH untuk membantu proses verifikasi, sedangkan produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut perlu menggunakan jalur sertifikasi yang sesuai.

Setelah dokumen diajukan, permohonan akan melalui pemeriksaan dan tahapan penetapan kehalalan sesuai mekanisme yang berlaku. Pada skema self declare, pendamping PPH melakukan verifikasi terhadap pernyataan pelaku usaha dan proses produk halal. Jika persyaratan terpenuhi, proses dilanjutkan melalui tahapan penetapan kehalalan hingga BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Pemilik usaha perlu memantau status permohonan dan segera melengkapi kekurangan jika diminta. Lama proses dapat berbeda bergantung pada kelengkapan dokumen, hasil pemeriksaan, dan tahapan yang harus dilalui.

CARA MENDAPATKAN SERTIFIKAT HALAL GRATIS UNTUK UMKM

Pelaku usaha mikro dan kecil berkesempatan memperoleh sertifikat halal gratis melalui Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI. Pada 2026, BPJPH mengumumkan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi UMK yang memenuhi persyaratan. Program ini menggunakan kriteria tertentu, sehingga pengajuan tidak otomatis disetujui hanya karena pemilik usaha memiliki skala usaha kecil.

Beberapa persyaratan penting meliputi kepemilikan NIB, bahan yang telah dipastikan kehalalannya, proses produksi sederhana, serta omzet tahunan maksimal Rp15 miliar berdasarkan pernyataan mandiri. Usaha juga harus memenuhi ketentuan mengenai jumlah fasilitas produksi, jenis produk, pemisahan peralatan, dan verifikasi oleh pendamping PPH. Pelaku usaha perlu melengkapi dokumen yang ditentukan dan memastikan kuota fasilitasi masih tersedia. Jika produk tidak memenuhi kriteria self declare, sertifikasi dapat diajukan melalui jalur reguler dengan ketentuan dan pembiayaan yang berlaku.

KESALAHAN YANG PERLU DIHINDARI SAAT MENGAJUKAN SERTIFIKAT HALAL

Salah satu kesalahan yang sering berpotensi menghambat pengajuan sertifikat halal adalah dokumen yang tidak lengkap atau informasi produk yang tidak konsisten. Contohnya, daftar bahan tidak mencantumkan seluruh bahan tambahan, nama produk berbeda antara formulir dan label, atau pelaku usaha tidak memiliki bukti pendukung yang memadai untuk bahan tertentu. Kesalahan lainnya adalah menganggap semua jenis makanan dapat menggunakan skema self declare tanpa pemeriksaan kriteria terlebih dahulu.

Pelaku usaha juga perlu menghindari penggunaan bahan yang status kehalalannya belum jelas serta pencampuran peralatan produksi halal dan nonhalal yang tidak sesuai ketentuan. Jangan menggunakan jasa perantara yang menjanjikan sertifikat halal pasti terbit tanpa pemeriksaan yang semestinya. Sebaiknya, seluruh tahapan dilakukan melalui mekanisme resmi dan pendamping yang berwenang. Dengan persiapan yang baik, risiko keterlambatan dapat dikurangi dan proses sertifikasi menjadi lebih terarah.

HIGHLIGHT POIN PENTING SYARAT SERTIFIKAT HALAL

  • Legalitas usaha: Memiliki NIB dan memenuhi ketentuan skala usaha sesuai skema pengajuan.
  • Bahan baku halal: Memastikan seluruh bahan yang digunakan memenuhi persyaratan kehalalan.
  • Proses produksi: Menjaga proses pengolahan agar sesuai ketentuan halal dan mencegah kontaminasi.
  • Dokumen lengkap: Menyiapkan daftar bahan, data produk, proses pengolahan, ikrar halal, dan dokumen lain yang diwajibkan.
  • Pendamping PPH: Menjalani verifikasi kehalalan produk apabila menggunakan skema self declare.
  • Sertifikasi halal gratis: UMK dapat memanfaatkan program SEHATI jika memenuhi kriteria dan kuota yang tersedia.
  • Pendaftaran resmi: Mengajukan permohonan melalui SIHALAL sesuai mekanisme BPJPH.

KESIMPULAN

Syarat mendapatkan sertifikat halal untuk produk makanan meliputi legalitas usaha, kepastian kehalalan bahan baku, proses produksi yang sesuai ketentuan, serta kelengkapan dokumen pengajuan. Pelaku UMKM perlu menentukan skema sertifikasi yang tepat karena tidak semua produk dapat menggunakan jalur self declare. Persiapan yang teliti akan membantu memperlancar proses pemeriksaan dan mengurangi risiko pengajuan tertunda.

Bagi usaha mikro dan kecil, program sertifikasi halal gratis SEHATI dapat menjadi peluang untuk memperoleh sertifikat tanpa menanggung biaya sertifikasi yang difasilitasi, selama persyaratan dan kuota terpenuhi. Dengan memiliki sertifikat halal yang sesuai, pelaku usaha dapat memperkuat kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing produk makanan, dan memperluas peluang pemasaran.

Info