Bagaimana Cara Menghitung Uang Pesangon dan Mengetahui Hak Karyawan yang Terkena PHK?

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan kondisi yang dapat memengaruhi kehidupan karyawan, terutama dari sisi pendapatan dan keberlanjutan pekerjaan. Ketika PHK terjadi, karyawan perlu memahami hak yang dapat diterima, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Pemahaman tersebut membantu karyawan memeriksa apakah perhitungan haknya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Cara menghitung uang pesangon perlu memperhatikan beberapa hal, seperti masa kerja, upah yang menjadi dasar perhitungan, serta alasan terjadinya PHK. Besaran hak yang diterima tidak selalu sama untuk setiap karyawan karena ketentuan perhitungannya dapat berbeda sesuai kondisi PHK. Oleh karena itu, karyawan sebaiknya memahami komponen hak dan dasar perhitungannya sebelum menyetujui penyelesaian hubungan kerja.
MEMAHAMI KOMPONEN HAK KARYAWAN YANG TERKENA PHK
Karyawan yang terkena PHK perlu mengetahui bahwa hak yang diterima tidak selalu hanya berupa uang pesangon. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, hak akibat PHK dapat mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, sesuai alasan PHK dan ketentuan yang berlaku.
Uang pesangon merupakan pembayaran yang perhitungannya berkaitan dengan masa kerja dan alasan PHK. Sementara itu, uang penghargaan masa kerja diberikan berdasarkan masa kerja tertentu sesuai ketentuan. Adapun uang penggantian hak dapat mencakup hak yang belum diterima karyawan, seperti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, serta hak lain yang diatur dalam peraturan atau perjanjian yang berlaku.
Ketiga komponen tersebut perlu diperiksa secara terpisah agar karyawan memperoleh gambaran yang jelas mengenai haknya. Namun, tidak semua komponen otomatis diberikan dalam jumlah yang sama pada setiap kasus PHK. Perhitungan akhirnya perlu disesuaikan dengan alasan PHK, masa kerja, dan ketentuan hukum yang relevan.
MENENTUKAN DASAR UPAH DAN MASA KERJA
Langkah berikutnya dalam menghitung uang pesangon adalah memastikan dasar upah yang digunakan. Dalam ketentuan yang berlaku, dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja pada umumnya mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Komponen upah yang digunakan perlu diperiksa berdasarkan struktur upah dan ketentuan yang berlaku pada hubungan kerja tersebut.
Masa kerja juga memengaruhi besaran hak yang diperoleh. Karyawan perlu mengetahui tanggal mulai bekerja dan tanggal berakhirnya hubungan kerja agar masa kerja dapat dihitung dengan tepat. Informasi tersebut dapat diperiksa melalui kontrak kerja, surat pengangkatan, slip gaji, atau dokumen kepegawaian lainnya.
Sebagai contoh, jika upah yang menjadi dasar perhitungan adalah Rp5.000.000 per bulan dan masa kerja karyawan mencapai lima tahun empat bulan, jumlah dasar uang pesangon menurut ketentuan masa kerja adalah enam bulan upah. Dengan demikian, nilai dasar uang pesangonnya adalah Rp30.000.000 sebelum disesuaikan dengan faktor pengali berdasarkan alasan PHK. Contoh ini hanya menggambarkan perhitungan dasar, bukan jumlah akhir yang pasti diterima karyawan.
MENGHITUNG UANG PESANGON BERDASARKAN MASA KERJA
Ketentuan uang pesangon menetapkan besaran dasar berdasarkan masa kerja karyawan. Karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun memiliki dasar perhitungan satu bulan upah. Masa kerja satu tahun hingga kurang dari dua tahun memiliki dasar dua bulan upah, sedangkan masa kerja dua tahun hingga kurang dari tiga tahun memiliki dasar tiga bulan upah.
Selanjutnya, masa kerja tiga tahun hingga kurang dari empat tahun memiliki dasar empat bulan upah. Masa kerja empat tahun hingga kurang dari lima tahun memiliki dasar lima bulan upah, dan masa kerja lima tahun hingga kurang dari enam tahun memiliki dasar enam bulan upah. Masa kerja enam tahun hingga kurang dari tujuh tahun memiliki dasar tujuh bulan upah, masa kerja tujuh tahun hingga kurang dari delapan tahun memiliki dasar delapan bulan upah, dan masa kerja delapan tahun atau lebih memiliki dasar sembilan bulan upah.
Besaran tersebut merupakan dasar perhitungan uang pesangon, bukan selalu jumlah akhir yang diterima. Ketentuan mengenai alasan PHK dapat menentukan apakah uang pesangon dibayarkan dengan faktor pengali tertentu. Karena itu, karyawan perlu memeriksa alasan PHK dan ketentuan yang sesuai sebelum menghitung total hak yang akan diterima.
MENGHITUNG UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN PENGGANTIAN HAK
Selain uang pesangon, karyawan perlu memeriksa kemungkinan hak atas uang penghargaan masa kerja. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, komponen ini diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja. Sebagai contoh, masa kerja tiga tahun hingga kurang dari enam tahun memiliki dasar dua bulan upah, sedangkan masa kerja enam tahun hingga kurang dari sembilan tahun memiliki dasar tiga bulan upah.
Besaran dasar uang penghargaan masa kerja meningkat seiring bertambahnya masa kerja, sesuai ketentuan yang berlaku. Karyawan perlu mencocokkan masa kerjanya dengan ketentuan tersebut, lalu memeriksa apakah komponen ini memang diberikan untuk alasan PHK yang dialami. Perhitungan tidak sebaiknya dilakukan hanya dengan menjumlahkan semua komponen tanpa memeriksa aturan yang relevan.
Karyawan juga perlu memeriksa uang penggantian hak, termasuk hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur serta hak lain yang mungkin tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Setelah seluruh komponen diperiksa, jumlah hak dapat dihitung berdasarkan ketentuan yang sesuai. Simpan dokumen perhitungan dan bukti pembayaran untuk membantu memastikan tidak ada komponen yang terlewat.
KESIMPULAN
Cara menghitung uang pesangon dan mengetahui hak karyawan yang terkena PHK dimulai dengan memahami komponen hak, menentukan dasar upah, menghitung masa kerja, serta memeriksa alasan PHK. Karyawan perlu membedakan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak karena setiap komponen memiliki dasar perhitungan yang berbeda.
Sebelum menyetujui penyelesaian PHK, periksa surat PHK, dokumen upah, masa kerja, dan rincian perhitungan dari perusahaan. Jika terdapat perbedaan perhitungan atau ketidakjelasan mengenai hak yang diterima, karyawan dapat meminta penjelasan tertulis dan berkonsultasi dengan instansi ketenagakerjaan atau pihak yang memahami hukum ketenagakerjaan. Dengan memahami ketentuan yang berlaku, karyawan dapat memeriksa haknya secara lebih cermat.
Recent Posts
Bagaimana Sistem SKS pada Program Kuliah... 22.11.2026/43 View
How Does Technology Make Daily Evaluation... 21.11.2026/72 View
Apa Strategi Menghadapi Kesenjangan antara Kompetensi... 21.11.2026/74 View
Mengapa Inventaris Aset Penting bagi Kelancaran... 21.11.2026/70 View
