Bagaimana Legalitas TTD Digital Menurut Hukum di Indonesia?


16 Nov 2026/gusti ayu tita p/Informasi/30 View

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan dalam berbagai kegiatan administrasi, termasuk proses penandatanganan dokumen. Saat ini, Tanda Tangan Digital (TTD Digital) semakin banyak digunakan untuk mendukung transaksi elektronik, perjanjian bisnis, dokumen pekerjaan, dan berbagai kebutuhan administrasi lainnya. Penggunaannya memberikan kemudahan karena dokumen dapat ditandatangani tanpa harus melalui proses pencetakan dan penyerahan secara langsung.

Di Indonesia, penggunaan tanda tangan elektronik telah memiliki dasar hukum yang mengatur persyaratan keabsahan serta akibat hukumnya. Namun, tidak semua bentuk tanda tangan yang ditampilkan pada dokumen elektronik otomatis memenuhi persyaratan hukum. Oleh karena itu, memahami legalitas TTD Digital di Indonesia penting agar masyarakat mengetahui aturan yang berlaku, perbedaan jenis tanda tangan elektronik, serta ketentuan yang perlu dipenuhi sebelum menggunakannya.

DASAR HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DI INDONESIA

Legalitas tanda tangan digital di Indonesia berkaitan dengan beberapa peraturan yang mengatur informasi elektronik, transaksi elektronik, dan penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Salah satu dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Selain UU ITE, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini menjelaskan persyaratan tanda tangan elektronik agar memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Ketentuannya mencakup keterkaitan data pembuatan tanda tangan dengan penanda tangan, penguasaan data tersebut, serta kemampuan mendeteksi perubahan setelah proses penandatanganan.

Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik juga diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022. Peraturan tersebut menjelaskan berbagai aspek layanan sertifikasi elektronik, termasuk tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Dengan adanya sejumlah dasar hukum tersebut, penggunaan tanda tangan elektronik memiliki landasan yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan administrasi dan transaksi digital.

PERSYARATAN AGAR TTD DIGITAL MEMILIKI KEKUATAN HUKUM

Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2022, tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan tertentu. Salah satunya adalah data pembuatan tanda tangan elektronik harus berkaitan dengan penanda tangan sehingga identitas pemiliknya dapat diketahui. Data tersebut juga harus berada dalam penguasaan penanda tangan ketika proses penandatanganan berlangsung.

Persyaratan berikutnya berkaitan dengan kemampuan sistem dalam mendeteksi perubahan. Setiap perubahan terhadap tanda tangan elektronik maupun informasi elektronik yang berkaitan dengannya setelah penandatanganan harus dapat diketahui. Ketentuan ini penting untuk membantu memastikan bahwa dokumen yang diterima masih sesuai dengan dokumen yang telah disetujui sebelumnya.

Selain itu, harus tersedia mekanisme untuk mengidentifikasi penanda tangan dan menunjukkan bahwa orang tersebut telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang ditandatangani. Artinya, tanda tangan tidak hanya perlu terlihat pada dokumen, tetapi juga harus memiliki mekanisme yang dapat menghubungkan identitas penanda tangan dengan persetujuannya. Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan keabsahan tanda tangan elektronik menurut hukum Indonesia.

PERBEDAAN TTD DIGITAL TERSERTIFIKASI DAN TIDAK TERSERTIFIKASI

Dalam peraturan Indonesia, tanda tangan elektronik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi. Keduanya dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Perbedaan utamanya terletak pada penggunaan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan sertifikat elektronik dalam proses pembuatannya.

Tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia serta perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Mekanisme ini menyediakan dukungan verifikasi terhadap identitas penanda tangan dan keutuhan dokumen. Karena memiliki proses sertifikasi, tanda tangan jenis ini dapat memberikan bukti pendukung yang lebih terstruktur ketika keaslian dokumen perlu diperiksa.

Sementara itu, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. Meskipun demikian, jenis ini tidak otomatis dianggap tidak sah karena tetap dapat memiliki kekuatan hukum selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami perbedaan kedua jenis tersebut dan mempertimbangkan kebutuhan dokumen sebelum memilih metode penandatanganan.

PERAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK DALAM LEGALITAS TTD DIGITAL

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau PSrE memiliki peran penting dalam mendukung penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Lembaga ini menyediakan layanan yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat elektronik, identifikasi penanda tangan, dan mekanisme verifikasi. Keberadaan PSrE membantu membangun kepercayaan terhadap identitas pihak yang menandatangani dokumen elektronik.

Dalam proses penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, identitas pengguna perlu melalui tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah proses tersebut terpenuhi, sertifikat elektronik dapat digunakan sebagai bagian dari mekanisme pembuktian identitas penanda tangan. Sistem juga dapat membantu penerima dokumen memeriksa status tanda tangan serta mengetahui apakah terdapat perubahan terhadap dokumen setelah ditandatangani.

Masyarakat yang ingin menggunakan layanan tersebut sebaiknya memastikan penyelenggara memiliki status dan informasi layanan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pengguna juga perlu memperhatikan kebijakan keamanan, perlindungan data pribadi, serta prosedur verifikasi yang disediakan. Dengan memahami peran PSrE di Indonesia, masyarakat dapat memilih layanan tanda tangan elektronik secara lebih cermat dan sesuai kebutuhan administrasi.

PENERAPAN DAN HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SAAT MENGGUNAKAN TTD DIGITAL

TTD Digital dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan, seperti penandatanganan dokumen perusahaan, surat administrasi, perjanjian kerja sama, dan transaksi elektronik. Penggunaannya membantu mempercepat proses persetujuan dokumen tanpa mengharuskan seluruh pihak berada di tempat yang sama. Namun, penerimaan tanda tangan elektronik tetap perlu disesuaikan dengan jenis dokumen dan ketentuan lembaga yang berkepentingan.

Sebelum menandatangani dokumen, pengguna perlu membaca seluruh isi dan memastikan informasi yang tercantum sudah benar. Pastikan pula layanan yang digunakan memiliki mekanisme identifikasi serta verifikasi yang jelas. Untuk dokumen yang membutuhkan tingkat pembuktian lebih kuat, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan sesuai kebutuhan.

Pengguna juga harus menjaga keamanan akun dan data pembuatan tanda tangan elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain. Dokumen yang telah ditandatangani sebaiknya disimpan dalam format aslinya supaya proses pemeriksaan dapat dilakukan apabila diperlukan. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa beberapa jenis dokumen atau tindakan hukum dapat memiliki ketentuan khusus berdasarkan peraturan lain. Karena itu, legalitas TTD Digital tidak hanya ditentukan oleh bentuk tanda tangannya, tetapi juga oleh pemenuhan persyaratan hukum dan kesesuaian penggunaannya dengan jenis dokumen.

KESIMPULAN

Legalitas TTD Digital di Indonesia telah diatur melalui UU ITE beserta perubahannya, PP Nomor 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2022. Peraturan tersebut mengakui tanda tangan elektronik sebagai sarana autentikasi dan verifikasi identitas serta keutuhan informasi elektronik. Tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Masyarakat perlu memahami perbedaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi sebelum menggunakannya untuk kebutuhan administrasi maupun transaksi. Pemilihan layanan yang sesuai, pemeriksaan identitas, keamanan data, dan verifikasi dokumen menjadi bagian penting dalam penerapannya. Dengan memahami aturan TTD Digital di Indonesia, penggunaan dokumen elektronik dapat dilakukan secara lebih tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Info