Bagaimana Proses Pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah?


07 Nov 2026/gusti ayu tita p/Informasi/36 View

Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola potensi ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberadaan BUMD diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan usaha, seperti perbankan, penyediaan air bersih, transportasi, perdagangan, dan pengelolaan pariwisata.

Pendirian BUMD tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti ketentuan hukum dan mempertimbangkan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan kajian mengenai peluang usaha, kemampuan keuangan, potensi pasar, serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Selain itu, pembentukan BUMD juga membutuhkan persetujuan melalui mekanisme pemerintahan daerah agar perusahaan memiliki dasar hukum yang jelas. Lalu, bagaimana proses pendirian BUMD oleh pemerintah daerah?

MENENTUKAN KEBUTUHAN DAN POTENSI EKONOMI DAERAH

Langkah awal pendirian BUMD adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah perlu mengetahui sektor usaha yang memiliki peluang untuk memberikan keuntungan sekaligus mendukung pelayanan publik. Identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan melihat ketersediaan sumber daya alam, kondisi geografis, jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan layanan masyarakat. Hasil identifikasi menjadi dasar untuk menentukan bidang usaha yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Sebagai contoh, daerah yang memiliki potensi pertanian dapat mempertimbangkan pembentukan BUMD yang bergerak dalam pengolahan dan distribusi hasil pertanian. Daerah dengan kebutuhan air bersih yang tinggi dapat mengembangkan perusahaan daerah air minum untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Sementara itu, wilayah dengan potensi pariwisata dapat mempertimbangkan usaha pengelolaan destinasi wisata dan fasilitas pendukungnya. Pemilihan bidang usaha harus memperhatikan kewenangan pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan secara legal.

MELAKUKAN KAJIAN KELAYAKAN USAHA

Setelah menentukan sektor usaha, pemerintah daerah perlu menyusun kajian kelayakan untuk mengetahui apakah rencana pendirian BUMD dapat dijalankan secara berkelanjutan. Kajian ini mencakup analisis pasar, kebutuhan investasi, ketersediaan modal, perkiraan pendapatan, biaya operasional, serta potensi keuntungan dan risiko. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan dengan pelaku usaha lainnya. Melalui kajian tersebut, keputusan pendirian BUMD dapat didasarkan pada informasi dan perhitungan yang lebih objektif.

Kajian kelayakan juga harus memperhatikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. BUMD tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga dapat memiliki tanggung jawab menyediakan layanan publik sesuai tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menilai dampak usaha terhadap penciptaan lapangan kerja, perkembangan UMKM, peningkatan pelayanan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa usaha memiliki prospek yang memadai, pemerintah daerah dapat melanjutkan proses pembentukan BUMD melalui tahapan hukum dan administratif.

MENENTUKAN BENTUK BADAN HUKUM DAN MENYUSUN RENCANA PENDIRIAN

Dalam pendiriannya, BUMD memiliki dua bentuk badan hukum, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Bentuk ini lebih berorientasi pada kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa berkualitas dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Sementara itu, Perseroda merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan seluruhnya atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Bentuk ini memiliki karakteristik perusahaan yang lebih berorientasi pada kegiatan bisnis dan keuntungan. Penentuan bentuk badan hukum harus disesuaikan dengan tujuan pendirian, karakteristik usaha, serta kebutuhan pemerintah daerah. Pemerintah juga perlu menyiapkan rencana pendirian yang mencakup tujuan perusahaan, bidang usaha, kebutuhan modal, dan struktur pengelolaan.

MENYUSUN DAN MENETAPKAN PERATURAN DAERAH PENDIRIAN BUMD

Pendirian BUMD harus memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah atau Perda. Pemerintah daerah menyusun rancangan Perda yang memuat berbagai ketentuan mengenai pembentukan perusahaan, termasuk nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, serta besaran modal dasar atau modal perusahaan sesuai bentuk badan hukumnya. Penyusunan rancangan tersebut perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD. Proses ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan kegiatan perusahaan.

Rancangan Perda selanjutnya dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah. Pembahasan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pendirian BUMD sesuai dengan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan, dan kepentingan masyarakat. Setelah memperoleh persetujuan bersama, Perda ditetapkan oleh kepala daerah sesuai prosedur yang berlaku. Dengan adanya Perda tersebut, pendirian BUMD memiliki landasan hukum untuk melanjutkan proses pembentukan dan pengoperasian perusahaan.

MENYIAPKAN MODAL DAN MEMBENTUK ORGAN PERUSAHAAN

Setelah dasar hukum pendirian tersedia, pemerintah daerah perlu menyiapkan modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal BUMD dapat berasal dari penyertaan modal daerah, yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran modal harus disesuaikan dengan kebutuhan investasi, kegiatan operasional, dan rencana pengembangan perusahaan. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan agar penyertaan modal tidak mengganggu pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.

Selain modal, pembentukan organ perusahaan menjadi bagian penting dalam proses pendirian BUMD. Pada Perumda terdapat kepala daerah selaku wakil pemerintah daerah sebagai pemilik modal, dewan pengawas, dan direksi. Sementara itu, Perseroda memiliki Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi. Pengangkatan pengurus perlu memperhatikan persyaratan kompetensi, integritas, dan profesionalitas agar perusahaan dapat dikelola secara bertanggung jawab. Khusus Perseroda, pendirian sebagai perseroan terbatas juga harus memenuhi ketentuan hukum mengenai perseroan terbatas, termasuk pembuatan akta pendirian dan pengesahan badan hukum sesuai prosedur yang berlaku.

MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MEMULAI KEGIATAN OPERASIONAL

Setelah seluruh persyaratan hukum, permodalan, dan organisasi dipenuhi, BUMD dapat mempersiapkan kegiatan operasional sesuai bidang usahanya. Perusahaan perlu menyusun rencana bisnis, menetapkan target kinerja, menyiapkan sumber daya manusia, serta membangun sistem administrasi dan keuangan. Selain itu, BUMD harus memenuhi perizinan berusaha dan persyaratan teknis sesuai sektor yang dijalankan. Persiapan tersebut diperlukan agar kegiatan perusahaan dapat dimulai secara terarah dan sesuai ketentuan.

Pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD setelah perusahaan beroperasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai tujuan pendirian, menerapkan tata kelola yang baik, dan menggunakan modal secara bertanggung jawab. Evaluasi kinerja keuangan maupun operasional juga perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Dengan pengawasan yang konsisten, BUMD diharapkan mampu mempertahankan keberlanjutan usaha sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah.

KESIMPULAN

Proses pendirian BUMD oleh pemerintah daerah melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari identifikasi potensi ekonomi, kajian kelayakan usaha, penentuan bentuk badan hukum, penyusunan Peraturan Daerah, penyediaan modal, hingga pembentukan organ perusahaan dan persiapan operasional. Seluruh tahapan tersebut harus mengikuti ketentuan hukum agar perusahaan memiliki dasar pendirian yang kuat dan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sah.

Keberhasilan pendirian BUMD tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi juga oleh ketepatan pemilihan bidang usaha, profesionalitas pengelolaan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, BUMD dapat menjadi sarana pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Info