MK Putuskan Pendanaan Program MBG Harus Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan Mulai APBN Berikutnya


31 Jul 2026/wizdan ulum/berita/532 View

Putusan MK anggaran MBG menjadi salah satu keputusan penting yang akan memengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun mendatang. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam komponen anggaran pendidikan karena memiliki tujuan yang berbeda dengan fungsi utama pendanaan sektor pendidikan.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (31/7/2026), Mahkamah menilai bahwa alokasi anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh konstitusi harus tetap difokuskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, Program MBG tetap dapat dijalankan melalui sumber pembiayaan yang disediakan secara terpisah dalam APBN.

Pengujian UU APBN Dikabulkan Sebagian

Dikutip dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Kamis (30/7/2026), perkara ini bermula dari permohonan uji materi terhadap Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Permohonan tersebut diajukan karena adanya keberatan terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis.

Mahkamah akhirnya mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa ketentuan dalam APBN Tahun Anggaran 2026 tetap berlaku. Namun, untuk penyusunan APBN pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah diwajibkan memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan.

Isi Pokok Putusan Mahkamah Konstitusi

Dilansir dari Kompas.com, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu

  • Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi program nasional dan tidak dibatalkan.
  • Pendanaan MBG tidak lagi dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan.
  • Alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan harus tetap diprioritaskan bagi penyelenggaraan pendidikan.
  • Pemerintah diminta menyediakan pos anggaran khusus untuk membiayai Program MBG.
  • Ketentuan pemisahan anggaran mulai berlaku pada APBN Tahun Anggaran 2027 atau paling lambat APBN Tahun Anggaran 2028.

Anggaran Pendidikan Harus Digunakan Sesuai Amanat Konstitusi

Mahkamah menegaskan bahwa anggaran pendidikan memiliki fungsi yang telah ditentukan secara jelas dalam konstitusi. Dana tersebut harus dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pembiayaan yang berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar.

Dikutip dari pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, anggaran pendidikan semestinya diprioritaskan untuk pengembangan kualitas guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum, serta berbagai kebutuhan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Mahkamah, meskipun Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembiayaannya tidak dapat mengurangi porsi anggaran pendidikan yang telah dijamin oleh Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945.

Pemerintah Akan Mengkaji Putusan MK

Dilansir dari detikNews, Kamis (30/7/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan akan mempelajari isi putusan tersebut secara menyeluruh sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Pemerintah juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan seiring dengan penyesuaian mekanisme penganggaran.

Sementara itu, dikutip dari SINDOnews, Istana memastikan putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan APBN mendatang sehingga pelaksanaan program prioritas nasional tetap selaras dengan amanat konstitusi.

Pemerintah Diberikan Waktu Melakukan Penyesuaian

Mahkamah memahami bahwa perubahan struktur anggaran tidak dapat dilakukan secara instan. Oleh karena itu, pemerintah diberikan masa transisi untuk menyesuaikan mekanisme penganggaran.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi (MKRI), pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis mulai diberlakukan pada Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 atau paling lambat pada Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2028.

Masa transisi tersebut diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan anggaran baru tanpa mengganggu pelaksanaan Program MBG maupun keberlangsungan sektor pendidikan.

Program MBG Tetap Menjadi Prioritas

Mahkamah menegaskan bahwa putusan ini tidak menghapus ataupun menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut tetap dapat dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Perubahan hanya dilakukan pada mekanisme pendanaannya sehingga ke depan pemerintah harus menyediakan alokasi anggaran tersendiri di luar anggaran pendidikan.

Putusan MK anggaran MBG memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan anggaran negara untuk Program Makan Bergizi Gratis. Mahkamah menegaskan bahwa program tersebut tetap berjalan, tetapi sumber pendanaannya harus dipisahkan dari anggaran pendidikan agar alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan tetap digunakan sesuai amanat konstitusi.

Keputusan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun APBN yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas nasional dengan pemenuhan kebutuhan sektor pendidikan.