Singapura dan Negara Teluk Tolak Tarif Selat Hormuz, Tegaskan Hukum Laut Internasional

Pemerintah Singapura menegaskan tidak akan bernegosiasi maupun membayar biaya kepada Iran untuk melintasi Selat Hormuz. Sikap ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan dalam sidang parlemen pada 7 April 2026.

Menurutnya, kebijakan membayar tarif atau bernegosiasi untuk jalur pelayaran akan melemahkan prinsip hukum laut internasional, khususnya yang diatur dalam UNCLOS. Ia menegaskan bahwa hak melintas di selat internasional merupakan hak universal semua negara, bukan hak istimewa yang harus dinegosiasikan atau dibayar.

Selat Malaka Disebut Lebih Strategis

Singapura juga menyoroti pentingnya jalur perdagangan global lain. Selat Malaka dinilai jauh lebih strategis dibandingkan Selat Hormuz, baik dari sisi volume perdagangan maupun kepadatan lalu lintas kapal. Beberapa poin perbandingan yang disorot adalah :

• Volume minyak dan perdagangan di Selat Malaka lebih besar
• Jalur lebih sempit sehingga lebih krusial bagi keamanan global
• Menjadi pusat distribusi energi dan logistik Asia

Pernyataan ini menjadi peringatan bahwa jika praktik “bayar untuk lewat” dibiarkan, maka bisa berdampak ke jalur strategis lain di dunia.

Negara Teluk Ikut Tolak Kebijakan Iran

Penolakan tidak hanya datang dari Singapura. Sejumlah negara Teluk juga menolak rencana Iran yang ingin mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Langkah Iran tersebut dianggap berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan global, terutama distribusi energi yang sangat bergantung pada jalur tersebut.

Negara-negara di kawasan tersebut menilai kebijakan itu:

• Berisiko menaikkan biaya logistik global
• Mengganggu rantai pasok energi
• Memicu ketegangan geopolitik baru

Latar Belakang Ketegangan di Selat Hormuz

Isu ini muncul di tengah konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Iran sebelumnya sempat menutup dan membatasi akses Selat Hormuz sebagai respons terhadap tekanan geopolitik dan konflik militer. Selain itu, Iran juga sempat mengusulkan bahwa pembukaan kembali jalur tersebut bisa dikaitkan dengan kompensasi atau biaya tertentu bagi kapal yang melintas. Kondisi ini membuat banyak negara mulai mengambil sikap tegas demi menjaga stabilitas perdagangan global.

BACA JUGA: AS dan Iran Sepakati Gencatan Senjata, Warga Teheran Tumpah Ruah Rayakan Perdamaian

Dampak terhadap Perdagangan dan Energi Dunia

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur paling penting di dunia. Sebagian besar distribusi minyak global melewati wilayah ini, sehingga kebijakan apa pun yang diterapkan akan berdampak luas.

Jika tarif benar-benar diterapkan, maka akan terjadi hal berikut:

• Harga minyak berpotensi meningkat
• Biaya perdagangan internasional naik
• Ketidakpastian ekonomi global bertambah

Sebaliknya, penolakan dari banyak negara menunjukkan adanya upaya menjaga stabilitas sistem perdagangan internasional.

Penolakan Singapura dan negara Teluk terhadap rencana tarif Iran di Selat Hormuz menegaskan pentingnya hukum laut internasional dalam menjaga kebebasan navigasi global. Di tengah situasi geopolitik yang masih memanas, sikap tegas ini menjadi sinyal bahwa banyak negara tidak ingin aturan global digantikan oleh kebijakan sepihak yang berpotensi mengganggu stabilitas dunia.