Eksekusi Hotel Sultan Diwarnai Kericuhan, Sengketa Panjang Blok 15 GBK Memasuki Babak Baru

Eksekusi pengosongan kawasan eks Hotel Sultan di Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, resmi dilaksanakan pada Kamis (18/6/2026). Pelaksanaan tersebut merupakan tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya menetapkan tanggal 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan pengosongan kawasan yang selama ini dikelola PT Indobuildco.

Dilansir dari Bloomberg Technoz, langkah tersebut menjadi babak baru dalam sengketa panjang antara pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan PT Indobuildco terkait status dan pengelolaan lahan di kawasan strategis tersebut. Setelah melalui berbagai proses hukum, pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan bagian dari upaya pengembalian aset negara sesuai putusan pengadilan.

Pengadilan Tetapkan Eksekusi pada 18 Juni

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya telah mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tertanggal 19 Mei 2026. Dalam surat tersebut, PT Indobuildco dan seluruh pihak yang masih menempati kawasan Blok 15 GBK diminta untuk mengosongkan area secara sukarela sebelum hari pelaksanaan eksekusi.

Dikutip dari Bloomberg Technoz, kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK menyatakan bahwa penetapan tanggal tersebut bersifat final sehingga seluruh pihak diharapkan menghormati proses hukum yang telah berjalan hingga tahap pelaksanaan.

Sengketa yang Berlangsung Bertahun-Tahun

Perselisihan mengenai Hotel Sultan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sengketa aset paling menyita perhatian publik. Sengketa berpusat pada status lahan Blok 15 GBK yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi Hotel Sultan dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya.

Pemerintah menilai kawasan tersebut merupakan bagian dari aset negara yang berada dalam pengelolaan PPKGBK. Di sisi lain, PT Indobuildco tetap mempertahankan klaim dan hak pengelolaannya melalui berbagai langkah hukum yang tersedia. Konflik yang berlangsung panjang tersebut akhirnya berujung pada pelaksanaan eksekusi setelah adanya putusan hukum yang menjadi dasar tindakan pengosongan kawasan.

BACA JUGA: Starbucks Korea Tutup Sementara Lebih dari 2.000 Gerai Usai Kontroversi Kampanye Pemasaran

Massa Sempat Menolak Eksekusi

Menjelang pelaksanaan pengosongan, sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi penolakan terhadap rencana eksekusi Hotel Sultan. Mereka meminta agar pelaksanaan pengosongan dibatalkan dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme lain yang dianggap lebih mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:

• Menolak pelaksanaan eksekusi Hotel Sultan.
• Meminta perlindungan terhadap pekerja dan pelaku usaha yang terdampak.
• Mendesak pemerintah menghormati hak-hak pihak terkait.
• Meminta penyelesaian sengketa dilakukan secara transparan dan berkeadilan.

Aksi penolakan tersebut berlangsung beberapa hari sebelum pelaksanaan eksekusi dan menjadi bagian dari rangkaian dinamika yang mengiringi sengketa Hotel Sultan.

Eksekusi Diwarnai Kericuhan

Pelaksanaan eksekusi pada Kamis pagi (18/6/2026) tidak berlangsung sepenuhnya mulus. Saat petugas pengadilan bersama aparat keamanan memasuki kawasan yang menjadi objek eksekusi, sejumlah massa yang menolak pengosongan telah berkumpul di sekitar lokasi. Dikutip dari Herald Indonesia, massa berupaya menghalangi jalannya eksekusi sehingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat keamanan. Situasi kemudian berkembang menjadi kericuhan ketika sebagian massa melakukan perlawanan dan melemparkan sejumlah benda ke arah petugas. Aparat selanjutnya melakukan langkah pengendalian massa untuk menjaga keamanan dan memastikan proses eksekusi tetap berjalan sesuai penetapan pengadilan. 

Dalam upaya meredakan situasi, petugas menggunakan kendaraan pengurai massa dan menyemprotkan Water Canon ke arah kerumunan yang bertahan di sekitar pintu masuk kawasan. Setelah beberapa saat, aparat berhasil menguasai area Hotel Sultan dan melanjutkan proses pengosongan di bawah pengamanan ketat.  Kericuhan tersebut merupakan puncak dari penolakan yang sebelumnya telah disuarakan sejumlah kelompok masyarakat. Beberapa hari sebelum eksekusi berlangsung, massa sempat menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan agar pelaksanaan pengosongan dibatalkan dan sengketa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang dinilai lebih adil bagi seluruh pihak. 

Meski sempat diwarnai bentrokan dan penolakan, pelaksanaan eksekusi tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Juni 2026. Pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan pelaksanaan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa lahan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno.

Hotel Sultan Tetap Beroperasi Hingga Hari Terakhir

Menariknya, hingga beberapa hari sebelum pelaksanaan eksekusi, Hotel Sultan masih beroperasi normal dan tetap menerima tamu seperti biasa. Dikutip dari Detikcom, aktivitas hotel tetap berjalan meskipun sejumlah akses menuju kawasan tersebut telah dibatasi akibat sengketa yang berlangsung antara pihak pengelola dan pemerintah. Pihak hotel sebelumnya juga menyatakan bahwa operasional akan tetap berlangsung hingga waktu yang ditentukan. Sejumlah tamu bahkan mengaku tidak mengetahui bahwa kawasan tersebut akan segera dikosongkan dalam waktu dekat.

Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum

Pemerintah menilai pelaksanaan eksekusi ini merupakan bentuk penegakan hukum sekaligus pengamanan aset negara setelah melalui proses peradilan yang panjang. Dilansir dari Bloomberg Technoz, pengosongan kawasan dilakukan berdasarkan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena itu, seluruh pihak diminta menghormati hasil proses hukum yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Selain itu, PPKGBK juga telah menyiapkan langkah-langkah transisi guna memastikan pengelolaan kawasan berjalan tertib setelah proses pengosongan selesai dilaksanakan.

Eksekusi Hotel Sultan pada 18 Juni 2026 menjadi titik penting dalam penyelesaian sengketa panjang Blok 15 GBK. Setelah bertahun-tahun menjadi objek perselisihan antara pemerintah dan PT Indobuildco, pengosongan akhirnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Meskipun sempat diwarnai aksi penolakan, ketegangan, dan kericuhan di lapangan, proses eksekusi tetap berjalan hingga selesai dengan pengamanan aparat. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap aset negara, serta membuka babak baru dalam pengelolaan kawasan strategis Gelora Bung Karno.